Pencegahan Korupsi di Sektor Konstruksi

DIPONEWS – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pencegahan korupsi di seluruh sektor termasuk konstruksi sedang dilakukan KPK, salah satunya yang sudah dilakukan adalah kasus dugaan korupsi korporasi.

“Di kantor KPK ada lima kewenangan pencegahan, yaitu koordinasi, supervise, monitoring, pencegahan dan penyidikan. Anggaran penindakan sebenarnya lebih sedikit dibanding pencegahan,” kata Laode pada acara diskusi Dialog Urban ‘Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi’ di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12). Ia juga menjelaskan jika upaya pencegahan juga bekerja sama dengan Muhammadiyah, NU, serta gereja Katolik dan Protestan. “Al-Quran saja dikorupsi, dana haji dikorupsi, bagaimana?” ujar Laode.

Laode juga mencontohkan soal penindakan operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan pembangunan infrastruktur, yaitu kasus eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. Uang yang ditemukan tersebar di berbagai tempat dari kamar tidur hingga toilet.

“Terus kami tanya, Bapak sudah tidak punya istri dan anak sudah selesai kuliah, buat apa uang seperti ini? Jawabannya, kalau ada minta bantuan uang, ada gereja yang bocor, kasih sumbangan. Basuki Hariman juga pendeta, ulama juga banyak. Maksudnya, tidak cukup itu, perlu sistem yang bagus,” kata Syarif.

Contoh pencegahan lain adalah saat Syarif memberikan arahan kepada Pemprov Jambi agar segera menyelesaikan APBD tanpa uang ketok palu. Namun, beberapa hari kemudian, penyerahan uang ketok palu terjadi, lalu KPK pun melakukan OTT di Jambi.

“Contoh Gubernur Jambi Zumi Zola. Delapan hari sebelumnya, (KPK) kasih tahu (pencegahan) DPRD hadir, Bupati hadir. Dua hari kemudian, saya pulang. Kalau lihat persidangan, kan sudah diperingatkan Pak Syarif, uang ketok nggak usah dibayar, tolong jangan, susah Pak Zumi selesaikan anggaran. Bahkan saya bilang, pakai aturan gubernur saja. Apa yang terjadi dua hari, Zumi bilang, kita sudah dilarang, DPRD bilang, kan KPK sudah pulang,” tambahnya. (*)